PENGERTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Latar Belakang

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang  akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai  pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas strict liability, vicarious  liability,  erfolgshaftung,  kesesatan  atau  error,  rechterlijk  pardon, culpa in causa dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak  pidana. Maka  dari itu ada  pula ketentuan  tentang subjek berupa korporasi. Semua asas itu belum diatur dalam KUHP (Wvs).

Dilihat dari sudut perbandingan KUHP Negara lain, asas kesalahan atau asas culpabilitas pada umumnya diakui sebagai prinsip umum. Perumusan asas ini biasanya terlihat dalam perumusan  mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan”,  yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “ tidak dipidana jika tidak ada kesalahan ( geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sir rea ) “. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

Namun lain halnya dengan hukum pidana fiskal, yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau dirampas. Pertanggung jawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan leer van het materiele feit ( fait materielle )

BAB II

PEMBAHASAN

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan pysikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbutan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban 

Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak[1].

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.[2] Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.[3]

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban  pidana  ialah  diteruskannya  celaan  yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang  yang  memenuhi  syarat  untuk  dapat  dijatuhi  pidana karena perbuatannya itu.

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (vewijbaarheid) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak  pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.[4]

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar.[5] Orangnya yang  aansprakelijk atau verantwoordelijk, sedangkan toerekenbaar bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawaban kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah toerekeningsvatbaar. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang toerekeningsvatbaar.[6]

Kebijakan  menetapkan  suatu  sistem  pertanggungjawaban pidana   sebagai  salah  satu  kebijakan  kriminal  merupakan  persoalan pemilihan  dari   berbagai  alternatif.  Dengan  demikian,  pemilihan  dan penetapan  sistem  pertanggungjawaban  pidana  tidak  dapat  dilepaskan dari berbagai pertimbangan  yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :

“Berbicara  tentang  konsep  liability  atau  “pertanggungjawaban” dilihat  dari  segi  falsafat  hukum,  seorang  filosof  besar  dalam  bidang hukum pada  abad ke-20, Roscou Pound, dalam An Introduction to the Philosophy of  Law,  telah  mengemukakan pendapatnya  ”I ….  Use  the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction[7]

Bertitik  tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau liability tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem  hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh   menguraikan   perkembangan   konsepsi   liability.   Teori   pertama, menurut Pound, bahwa  liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah   “dirugikan”.   Sejalan   dengan   semakin   efektifnya   perlindungan undang-undang terhadap kepentingan           masyarakat  akan suatu kedamaian dan  ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebu tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut  kerugian atau penderitaan yang  ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.[8]

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Positif

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana,   apabila   ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan   pidana unsur “ tindak  pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi. Gambaran itu dapat dilihat dalam bentuk skema berikut:

TINDAK PIDANA + PERTANGGUNGJAWABAN  = PIDANA

Unsur tindak   pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral  dalam  hukum  pidana.  Unsur  perbuatan  pidana  terletak  dalam lapangan objektif yang  diikuti  oleh unsur  sifat melawan  hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan  kealpaan).

a.      Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggung jawaban pidana     yang dianut.  Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang,  kedua  istilah  tersebut  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  oleh undang-undang  tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP.

Dari  rumusan  yang  tidak  jelas  itu,  timbul  pertanyaan,  apakah pasal-pasal tersebut sengaja dibuat begitu, dengan maksud ke arah pertanggungjawaban terbatas (strict liability)? Kalau benar,  tanpa  disadari  sebenarnya  KUHP  kita  juga menganut pengecualian terhadap asas kesalahan, terutama terhadap pasal-pasal pelanggaran.

b.      Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Luar KUHP

Untuk   mengetahui   kebijakan   legislatif   dalam   menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP, Seperti contoh dalam perundang-undangan dibawah ini :

a.       UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;

b.      UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

c.       UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

d.      UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang tersebut sengaja dipilih khusus yang menyimpang dari ketentuan KUHP dan KUHAP yang bersifat umum, terutama  mengenai  subjek  delik  dan  pertanggungjawaban  pidana, serta  proses  beracara  di  pengadilan.  

Dari  masing-masing  undang- undang   tersebut  dapat dianalisis  kecenderungan  legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana   sesuai   dengan perkembangan sosial  ekonomi Masyarakat yang  berdampak pada perkembangan kejahatan.

Baik negara-negara civil law maupun common law, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana civil law system lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.[9] Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Kesemuanya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana.

Perumusan negatif tersebut berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana.[10] 

Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana.[11] Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Maka, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk berekasi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Dapat dikatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika ia tidak melakukan tindak pidana. Tetapi meskipun ia telah melakukan tindak pidana, tidak pula selalu ia akan dijatuhi pidana. Pembuat suatu tindak pidana akan hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapankah orang dikatakan mempunyai kesalahan, adalah hal yang merupakan masalah pertanggungjawaban pidana.

Kesimpulan

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, dia baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dikarenakan berkait dengan unsur subyektif pelaku maka tentunya sangat berkait erat dengan faktor ada atau tidaknya kesalahan yang mengandung unsur melanggar hukum atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Hasil akhirnya dapat berupa pernyataan bahwa tidak diketemukan unsur melawan hukum dalam tindakannya sehingga tidak ada kesalahan dari pelakunya, namun bisa juga diketemukan unsur melawan hukum dalam tindakannya namun tidak ada kesalahan dari pelakunya.

Tinjauan awal yang dilakukan adalah menentukan apakah suatu perbuatan seseorang itu melanggar hukum atau tidak sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Dalam hal ini harus dipastikan terlebih dahulu adanya unsur obyektif dari suatu tindak pidana. Jika tidak diketemukan unsur melawan hukum maka tidak lagi diperlukan pembuktian unsur kesalahannya. Tetapi jika terpenuhi unsur perbuatan melanggar hukumnya, selanjutnya dilihat apakah ada kesalahan atau tidak serta sejauh mana tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku sebagai dasar untuk menyatakan dapat tidaknya seseorang memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita , Romli, 1989, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan

Pertama,  Jakarta:  Yayasan LBH.

Hamzah, Andi, DR. SH. 1994, Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

Hatrik, Hamzah, SH. MH. 1996, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam

Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo.

Huda, Choerul, Dr.SH. MH. , 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju

Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan,

Jakarta: Kencana.

Moeljatno, Prof. SH. 2008, Asas Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta:

Rineka Cipta

Prakoso, Djoko, SH.  1987  Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.

Yogyakarta: Liberty.

Zaenal Abidin, Andi, 1983,  Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika.

Website :

http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html

http://id.shvoong.com/tags/pertanggungjawaban-pidana

http://ilmucomputer2.blogspot.com/2009/10/pengertian-pertanggungjawaban.html

http://fristianhumalanggi.wordpress.com/2008/04/15/pertanggungjawaban-dalam-hukum-pidana/

Perundang-undangan:

Undang-undang No. 7 tahun Drt tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Cetakan Ke 18, Bumi Aksara,

Jakarta.

Rancangan   Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),  Direktorat Jenderal

        Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.

---

[1] http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html

[2] Hamzah Hatrik, SH. MH. Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta:Raja Grafindo, 1996, hal 11

[3] Djoko Prakoso, SH. Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1987. Hal 75

[4] Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (penjelasan).

[5] DR. Andi Hamzah, SH. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal.131

[6] W.P.J. Pompe, op.cit hal. 190

[7] Romli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Pertama Jakarta:  Yayasan LBH, 1989, hal 79

[8] Ibid, halaman 80

[9] Andi Zaenal Abidin, Hukum Pidana I, Jakarta:Sinar Grafika, 1983, hal 260

[10] Dr. Choerul Huda, SH. MH. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan, Jakarta:Kencana, 2006 hal. 62

[11] Ibid hal 63